Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dalam hal ini Pak Jonan, resmi mengganti sistem Production Sharing Contract (PSC) menjadi Gross Split dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017, tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split (migas.esdm.go.id, 20/01/2017).

Peraturan baru tersebut mengakhiri perjalanan panjang sistem PSC yang di dalamnya terdapat aturan Cost Recovery. Sistem PSC ini telah lama dianut dan diterapkan dalam industri migas nasional.

gross split migas

Foto dari pexels.com

PSC bermula ketika Pak Ibnu Sutowo, Direktur Permina, tidak puas dengan kinerja sistem kontrak karya. Ketika beliau kemudian ditunjuk menjadi Menteri Minyak dan Gas Bumi di tahun 1966, model PSC ini mulai diperkenalkan.

Pada tahun 1976, PSC mengalami revisi terutama pada aturan tentang perpajakan yang banyak dikeluhkan oleh kontraktor. Pada tahun 1988, PSC kembali mengalami perubahan dipicu oleh ketiadaan jaminan pendapatan bagi pemerintah akibat tidak adanya cost recovery ceiling. Sehingga, pada kondisi industri minyak dan gas sedang tidak bagus, cost recovery bisa menyedot semua hasil produksi.

Dan awal tahun 2017 menjadi akhir perjalanan sistem PSC di Indonesia yang ditandai dengan pemberlakukan Gross Split oleh Kementerian ESDM. Meskipun, aturan ini baru diterapkan ke kontrak migas konvensional yang baru. Sedangkan kontrak lama masih meneruskan sistem PSC hingga masa kontraknya berakhir.

Kontraktor migas perdana yang mencicipi sistem Gross Split adalah PT. Pertamina di Blok Offshore North West Java, pada awal tahun 2017 ini.

Perbedaan PSC dengan Gross Split Migas

Biar gampang melihat bedanya, mari kita lihat gambar berikut:

gross split migas

Dalam sistem PSC, dikenal istilah FTP (first tranch petroleum) yaitu pengambilan pertama begitu migasnya diproduksi. Ini sebagai jaminan penerimaan bagi negara dan kontraktor sebelum dilakukannya pengembalian dana operasinal (cost recovery).

Setelah itu, baru kemudian sisanya dibagikan kepada pemerintah dan kontraktor sesuai porsi masing-masing. Misal, kesepakatan bagi hasil minyak 85% untuk pemerintah dan 15% untuk kontraktor.

Sebelum pengenaan pajak pada bagian kontraktor, lebih dahulu dilakukan perhitungan Domestic Market Obligation (DMO), yaitu kewajiban kontraktor untuk memasok kebutuhan domestik dengan jumlah tertentu.

Kalau dalam sistem Gross Split dikenal split dasar, yaitu untuk minyak 57% pemerintah dan 43% kontraktor. Sedangkan untuk gas, 52% pemerintah dan 48% kontraktor.

Split dasar kemudian disesuaikan dengan beberapa variabel, seperti status lapangan, lokasi, kedalaman dan jenis reservoir, kandungan CO2 dan H2S, tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), dan tahapan produksi.

Jadi, di Gross Split tidak ada lagi cost recovery, FTP, dan DMO. Meski begitu, tetap saja penerimaan bersih kontraktor akan dikurangi dengan biaya operasionalnya. Penggantian biaya diambil dari bagian kontraktor sendiri, tidak lagi diganti dahulu baru kemudian sisanya dibagi.

Mengapa PSC diganti Gross Split?

Dirjen Migas, Pak Wiratmaja, dalam migas.esdm.go.id (31/01/17), menyatakan bahwa investasi migas di Indonesia kurang atraktif bagi investor sehingga tertinggal dari negara tetangga, seperti Malaysia dan Vietnam. Indikasinya adalah jumlah kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) yang terus menurun, termasuk ketika harga minyak cukup tinggi (2012-2013).

Salah satu upaya untuk mendongkrak ketertarikan investor di bidang migas adalah dengan pemberlakuan bagi hasil gross split, tambah beliau.

Kalau menurut saya, pernyataan Pak Dirjen tidak begitu berhubungan antara kurang atraktifnya investasi migas di Indonesia dengan penggantian sistem. Dalam buku “Dinamika Industri Migas” karya Pak Benny Lubiantara, ditulis bahwa Malaysia dan Vietnam sama-sama dengan Indonesia menggunakan sistem PSC.

Ibarat balapan mobil, ketiganya menggunakan mobil yang sama, misal Fortuner. Jadi, menurut saya, yang akan menentukan siapa pemenangnya adalah kelihaian drivernya. Tapi, bisa saja sih dengan mengganti mobilnya jadi Pajero Sport kemungkinan menangnya bertambah.

Selama ini, PSC memang kerap menimbulkan kegaduhan terkait besaran cost recovery yang dibayarkan negara. Selain jumlah yang fantastis, BPK juga kadang menjumpai masalah dalam auditnya.

Menteri ESDM, Pak Jonan, mengatakan bahwa cost recovery tahun lalu (2016) membengkak dari USD 8.4 miliar menjadi USD 11.4 miliar. Hal ini jelas membebani APBN. Penerapan Gross Split ini diharapkan bisa mengakhiri segala polemik tersebut (cnnindonesia.com, 19/01/17).

Dalam sistem PSC, segala biaya untuk melakukan eksplorasi dibayar dulu oleh KKKS. Segala biaya tersebut akan diganti saat berhasil menemukan cadangan migas dan bisa diproduksi. Nah, karena sistem bayar dulu inilah sehingga rawan penyimpangan yang sering temui oleh BPK. Entah itu penggelembungan dana atau lainnya.

Pelaksanaannya memang tidak semaunya KKKS, karena ada SKK Migas sebagai pengawas. Jadi, semua operasional harus mendapat persetujuan pemerintah. Tapi, kenyataan di lapangan masih banyak menimbulkan polemik di bagian akhirnya.

Dengan gross split pemerintah tidak perlu lagi khawatir soal penggantian dana dan besarannya. Karena sistemnya langsung bagi hasil saja. Jadi, biaya yang dikeluarkan untuk eksplorasi akan terbayarkan dari bagian yang didapatkan kontraktor.

Kalau kontraktor bisa menjalankan eksplorasi secara efisien, tentu keuntungannya lebih besar. Pemerintah tinggal mengawasi besaran produksi, agar mendapatkan bagian yang optimal.

Akankah Gross Split lebih menarik investor dibanding PSC?

Pak Sammy Hamzah, Ketua Apindo Bidang ESDM, menerangkan bahwa perusahaan migas dengan kontrak eksplorasi bakal merugi dalam skema Gross Split. Demikian ungkapnya dalam bisniskeuangan.kompas.com, 12/02/17.

Lebih lanjut Pak Sammy mengatakan bahwa ini adalah kebijakan setengah hati dari pemerintah, karena belum memenuhi harapan secara keekonomian.

Sementara itu, Pak Andrew Harwood, Direktur Riset Hulu Migas dari Wood Mackenzie Asia Pacific, menyatakan bahwa sistem Gross Split ini bisa jadi negatif, tapi bisa juga jadi menarik. Tergantung kemampuan kontraktor untuk bisa fokus melakukan efisiensi dalam operasionalnya (finance.detik.com, 24/01/2017).

Kalau kontraktor gagal melakukan kegiatan eksplorasi yang efisien, maka bagiannya akan banyak terpotong oleh biaya eksplorasi. Sebaliknya, jika berhasil melakukan efisiensi, keuntungannya tentu akan lebih besar.

Di bagian lain, Dewan Pakar Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), Pak Benny Lubiantara, mengatakan bahwa Gross Split ini bukanlah jaminan investor akan datang ke Indonesia. Beliau menambahkan bahwa seharusnya kita bisa belajar dari negara-negara yang meniru skema PSC kita. Mereka memodifikasi (dengan kebijakan) sehingga lebih atraktif. Demikian ungkapnya dalam kumparan.com, 12/02/17.

Ya, namanya juga aturan baru, tentu mengundang banyak pro dan kontra. Pemerintah tentu sudah mengkaji secara mendalam keuntungan Gross Split ini bagi kemajuan industri migas di Indonesia.

Meski demikian, tetap ada kesan bagi saya kegagalan pemerintah menambal kebocoran sistem PSC yang membuatnya tidak atraktif lagi bagi investor. Karena terbukti sistem PSC ini berhasil di negara lain, semisal Malaysia dan Vietnam, dengan berbagai penyesuaian yang mereka lakukan.

Semoga saja sistem baru ini benar-benar bisa menarik minat investor lebih besar lagi, demi kejayaan industri migas nasional.

 

Sumber bacaan:

Pudyantoro, A. Rinto. 2012. A to Z Bisnis Hulu Migas. Petromindo. Jakarta.

Lubiantara, Benny. 2012. Ekonomi Migas. Tinjauan Aspek Komersil Kontrak Migas. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

Lubiantara, Benny. 2014. Dinamika Industri Migas. Catatan Analis OPEC. Petromindo.com. Jakarta.

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170119075845-85-187331/jonan-resmi-telurkan-aturan-kontrak-migas-gross-split/

http://katadata.co.id/telaah/2016/12/19/hitung-hitungan-skema-baru-kontrak-migas-gross-split

http://www.migas.esdm.go.id/post/read/gross-split-jadi-terobosan-hulu-migas-agar–lebih-menarik-dan–efisien

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/02/12/175621326/pengusaha.migas.nilai.skema.gross.split.tidak.menarik

http://finance.detik.com/energi/3403674/sistem-bagi-hasil-gross-split-migas-di-mata-investor-asing

https://kumparan.com/edy-sofyan/skema-bagi-hasil-gross-split-kurang-menarik-bagi-investor-migas